Duh, Ahok Marah Di Sebut Tak Punya Etika

Wah, drama apalagi ini. Padahal sebelumnya termuat tulisan, kapan Ahok marah - marah lagi. Eh, tidak sampai 24 jam umur tulisan yang di buat, beredar kabar Ahok marah - lagi - karena di sebut tidak punya etika oleh Ketua DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan laman Rmol, bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi tegas. Prasetyo harus memilih antara mendukung eksekutif atau legislatif terkait kisruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.

"Anda (Ketua DPRD) harus pilih. Hidup ini pilihan. Harus pilih," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta Pusat, Rabu (25/2).

Ahok mengaku berteman dekat dengan Prasetyo. Namun, terkait APBD menurutnya Prasetyo salah memilih kubu yang harus didukung. Di mata Ahok, mendukung legislatif artinya tidak mendukung kebaikan.

"Sekarang saya juga harus pilih lebih baik jadi gubernur, baik-baik sama DPRD atau amankan APBD. Kalau saya memilih lebih baik nggak jadi gubernur asal uang di APBD tidak disusupkan," ungkapnya.

Terkait pernyataan Prasetyo yang memintanya agar menjaga etika dalam berbicara, dijawab Ahok dengan tegas.

"Makanya yang dibilang saya nggak bisa jaga etika itu etika yang mana? Etika temen-temen lo yang nggak bener," tukas Ahok.

Kemarin, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan 90% anggota Dewan sudah menandatangani hak angket. Hak angket diajukan DPRD karena sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai salah karena mengajukan Perda APBD bukan hasil kesepakatan paripurna di legislatif ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kata Prasetyo, hak angket diajukan semata-mata untuk menegur sikap Ahok agar mematuhi aturan perundangan yang berlaku dalam penyusunan RAPBD. Termasuk diantaranya menghormati hak budgeting yang dimiliki oleh DPRD.

Politisi PDIP ini juga mengimbau agar Ahok menjaga tempramennya saat berbicara di media massa. Menuduh anggota dewan sebagai penipu tanpa bukti yang jelas menurutnya menyalahi aturan. Apalagi selama ini DPRD mendukung penuh kebijakan yang dibuat oleh Pemprov DKI.

"Gubernur harus memiliki etika dalam berbicara. Ingat, Gubernur itu bukan birokrat. Itu tugas politik jadi gubernur," ujar Prasetyo, demikian di kutip Pekanews dari Rmol.[sal]