Tindakan mengadukan DPRD terkait praktek KKN berupa "dana siluman" pada APBD DKI tahun 2012 - 2014, akan menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar kasus Trans Jakarta.
Sebab "dana siluman" dalam APBD DKI tahun 2012 - 2013 tidak lepas dari skandal Trans Jakarta yang diduga melibatkan Jokowi selaku Gubernur.
Tegasnya, bila KPK bertindak transparan dalam pengusutan kasus APBD yang diadukan oleh Ahok, maka Jokowi harus dimintai pertanggungjawaban.
Saatnya seluruh elemen anti korupsi bersatu mengawal ketat KPK untuk membongkar permainan kotor yang diduga melibatkan Ahok dan Jokowi.
Progres98