Apapun keputusan Presiden Jokowi menyangkut calon kapolri, PDI Perjuangan dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) komitmen akan tetap solid berada di belakang Presiden.
Politikus PDIP Hendrawan Supratikno memastikan dukungan partainya bukan dukungan yang situasional dan kondisional. Juga bukan dukungan yang bersifat transaksional karena iming-iming jabatan atau lainnya.
"Karena itu, apapun keputusan presiden soal kapolri, PDIP akan tetap solid dan utuh mendukung," tegas dia (Minggu, 15/2).
Selain itu, lanjut Hendrawan, keputusan mendukung pemerintahan yang ada saat ini juga merupakan keputusan resmi partai. Yaitu, di Rakernas IV PDIP di Semarang pada September 2014 lalu. Saat itu, partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih itu telah menegaskan diri sebagai partai pemerintah.
"Intinya, tidak mungkin hanya karena Budi Gunawan, kami kemudian menarik dukungan," tegas anggota DPR ini seperti dilansir dari
JPNN.
Kalaupun selama ini, tambah Hendrawan, PDIP terkesan terus mendorong BG agar tetap dilantik, hal itu sebatas pelaksanaan tugas untuk memberi masukan kepada pemerintah yang didukung.
Pernyataan berbeda di sampaikan politisi PDIP Trimedia Pandjaitan yang mengatakan akan mengancam Jokowi jika tidak melantik BG. Ancaman dalam bentuk tarik dukungan bisa saja di lakukan PDIP. (Baca,
PDIP Ancam Tarik Dukungan ke Jokowi jika batal Lantik BG)
Selain itu, pernyataan bahwa PDIP adalah partai pendukung pemerintah tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, ada beberapa kader PDIP, seperti Effendi Simbolon yang sukanya meledek dan mengkritik pemerintahan Jokowi - JK di hadapan publik.
Singkatnya, publik harus percaya omongan politisi PDIP yang mana? Bingung. Apa perlu dan mungkin menunggu pernyataan resmi dari ketua umum PDIP dulu, ya? Entahlah. [rmol/pkn]