Di ketahui pada awal pemerintahan Jokowi pasca di lantik, 20 Oktober 2014 lalu, ada dua partai anggota koalisi Koalisi Merah Putih (KMP), yakni partai Golkar dan PPP di persulit oleh pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla masa depannya.
Untuk kasus PPP, Jokowi melalui Menteri Hukum dan Hak Azasi manusia (Menkumham) Yasonna Laoly keluarkan SK kepengurusan untuk kubu Romahurmuziy (Romy) yang secara langsung mengadu domba dengan kubu Surya Darma Ali (SDA). Padahal, secara aturan PPP harus menyelesaikan konfliknya secara musyawarah internal. Tapi pemerintahan Jokowi tidak paham atau pura-pura tidak mau tahu.
Yang menarik dari kasus PPP adalah, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima Ketua Majelis Syariah PPPKH Maimoen Zubair (Mbah Moen) sebagai penggugat intervensi dalam perkara partai berlambang Kabah itu. Sampai- sampai Ketua Majelis Syariah turun gunung untuk selesaikan masalah PPP. (Baca,
Mbah Moen selamatkan PPP melalui ranah hukum)
Lain lagi dengan kasus partai Golkar yang sudah jelas lakukan Munas di Bali dan sah, namun Menkumham enggan keluarkan SK kepengurusan. Malah himbau kubu Abu Rizal Bakrie (ARB) dan kubu Agung Laksono cs lakukan musyawarah. Langkah musyawarah pun kandas, pengadilan jadi ujung penyelesaian. Kabar terbaru, kubu Ical memenangkan pertarungan atas gugatan Agung Laksono. (Baca,
Sengketa Golkar: Kubu Ical Menang di PN Jakpus)
Konflik Golkar dan PPP sepertinya akan berangsur membaik dan selesai. Karena kedua partai tersebut adalah partai tua, jadi pengalaman sudah banyak dimiliki. Usai Prabowo jumpai Jokowi di Istana Bogor, Kamis (29/1), malam harinya KMP adakan pertemuan di Bakrie Tower. Dari pertemuan malam itu, tampak KMP tetap solid.
 |
| Petinggi KMP Berjumpa Bakrie Tower (29/1/15) |
Nah, terkait kasus SDA yang jadi tersangka korupsi dana haji oleh KPK, belakangan 'konspirasi' mulai terungkap. Ada dugaan SDA adalah korban 'perselingkuhan' dan permainan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). (Baca,
Ulasannya di sini). Di nilai tujuan tersangkakan SDA bukan murni hukum, namun lebih tepat bermuatan politis untuk penurunan citra KMP ketika itu.
Sederhananya, Jokowi gagal pecah pelah KMP.
Kini, yang terjadi adalah, usai lakukan upaya pecah belah kepada KMP, Jokowi tampaknya tidak puas. Langkah pecah belah KIH pun terjadi. Saat ini dengan mata telanjang publik melihat KIH terpecah belah menjadi dua atau tiga atau entah berapa, yang pasti KIH pecah.
Ada banyak indikasi, mulai dari para politisi di KIH yang saling serang satu sama lain. Effendi Simbolon berulang kali 'serang' partai Nasdem dan Jokowi. Terus, media Tempo,Kompas, Detik dan Metro TV juga sudah saling menggiring opini yang berbeda, tidak satu visi dan seirama lagi.
Belum lagi kita saksikan para relawan Jokowi (Jokowers) yang tercerai berai. Relawan konser ' Salam Dua Jari' yang di pelopori Slank CS sudah tarik dukungan. Kemudian, ada relawan Jokowi yang nyatakan menyesal pilih Jokowi, lebih baik dulu pilih Prabowo, pernyataannya di muat laman online.
Dulu, orang kiritik Jokowi akan di hujat, diserang, di caci maki, kini malah banyak Jokowers yang asyik mengkritik Jokowi dan aman - aman saja hidupnya. Inilah anehnya 'mereka'.
Fakta akan perpecahan kubu KIH tak bisa di bantah lagi. Dan ditengah kebingungan Jokowi dengan perpecahan itu, eh, malah mau jumpa Prabowo. Banyak anggapan bahwa posisi Jokowi di KIH sudah ternacam, dan mantan waikota Solo itu butuh dukungan politik dari luar, KMP. Apa respon KMP?
Dengan tangan terbuka, KMP dan Prabowo siap membantu berjalannya pemerintahan Jokowi jika sesuai dengan konstitusi. Entah apa jadinya jika KMP pun memanfaatkan kisruh di KIH dengan lakukan pemakzulan kepada Jokowi. Tapi KMP tidak lakukan.
Yang semakin buat seru adalah, PDIP sebagai partai Jokowi sedang tergoyang atau di goyang oleh kepentingan tertentu. Sepertinya ada yang berusaha memisahkan Jokowi dari PDIP dan Megawati. Walau ini masih isu, namun benih Partai 'Pro Jokowi' sudah mulai muncul. (Baca,
Tanggapan PDIP dengan benih Partai Pro Jokowi)
Konflik KPK - Polri adalah buntut dari pecahnya kesolidan di tubuh KIH yang kini masih berlangsung, belum tahu sampai kapan. Dugaan pun benar, bahwa oknum KPK dan Polri telah khianati rakyat dengan mendukung salah satu capres pada Pilpres 2014 lalu. Kini kedua lembaga tersebut terancam hancur akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab itu.
Tontonan gratis soal konflik KPK - Polri yang terus terjadi tentu menjadi preseden buruk bagi Indonesia. Karena keduanya adalah lembaga hukum yang selayaknya bersinergi, tapi malah berkelahi. Jokowi sebagai presiden seharusnya bisa berikan solusi, namun yang terjadi malah mengeluarkan kebijakan yang membingungkan publik.
Sudahlah, hukum alam tetap berlaku. Siapa membuat kejahatan akan kembali kepadanya sendiri. Saat ini rakyat Indonesia sedang belajar dari peristiwa yang terjadi dan semoga bisa mengambil hikmahnya. Publik harus akui, semua itu terjadi karena serakahnya Jokowi membuat perpecahan. Makanya tidak heran jika bisa di simpulkan, "Usai Gagal Pecah Belah KMP, Jokowi Sukses Pecah Belah KIH, Kih...kih...kih..." [JK Sinaga]