PDI Perjuangan akan dirugikan dengan adanya pemberian kewenangan yang luas kepada Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Panjaitan (LP) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Begitu dikatakan Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman dalam keterangan tertulis yang dikirim ke redaksi, Kamis (5/3).
Selama ini, terang dia, PDIP adalah penguasa penuh atas Jokowi. Dengan penambahan kekuasan Luhut yang notabennya berpengaruh di Golkar, pengaruh PDIP ke Jokowi perlahan bakal berkurang. Apalagi, bila Golkar versi Munas Ancol yang dikomandoi Agung Laksono benar-benar masuk dalam pemerintahan.
"Langkah politik yang diambil Jokowi ini akan menguntungkan Jokowi dengan bertambahnya dukungan kuat di parlemen. Pertanyaannya kenapa harus melalui Luhut Panjaitan dan tidak melalui JK yang juga mantan Ketum Golkar, jawabannya adalah sejak Golkar memutuskan ARB sebagai Capres Golkar, Agung Laksono pernah meminta JK untuk tidak maju dalam pilpres 2014," terang dia.
Jajat bilang, politik itu dinamis dan bisa berubah seiring dengan keadaan. Tapi yang jelas, apa yang dilakukan Jokowi saat ini adalah berbagai langkah politik untuk mengamankan posisinya sebagai presiden.
"Dengan adanya dukungan dari Golkar posisi presiden sudah jauh lebih aman dan tidak perlu lagi takut akan terganjal kubu oposisi dalam mengambil berbagai kebijakan. Jokowi ini polos-polos mematikan," demikian Jajat.
Luhut Panjaitan saat ini memang punya wewenang besar. Berdasarkan Perpres Nomor 26 tahun 2015 yang diteken Presiden Jokowi 23 Februari lalu, ada lima tugas besar Luhut yang intinya diperbolehkan melakukan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan program prioritas sesuai visi misi Presiden. Tugas Luhut ini hampir mirip dengan Wapres JK dalam melakukan pengawasan ke kementerian. [Rmol]