Solo - Hingga awal tahun ini, masih 56 instansi belum mengumumkan hasil seleksi CPNS. Salah satu penyebabnya, ada anak pejabat di beberapa instansi tersebut tidak lulus seleksi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menyebut, ke-56 berada di pusat dan daerah. Empat instansi pusat yaitu Kemenkumham, Kemenakertrans, BNN, dan Kemenpora.
Menurut Yuddy, puluhan instansi tersebut sebenarnya sudah mengambil hasil seleksi dari panselnas. Namun, pengumuman ditunda karena ada anggota keluarga dari pejabat yang berwenang tak lulus seleksi.
"Saya kasih contoh. Anak salah seorang deputi di sebuah instansi pusat tidak lulus seleksi. Deputi itu marah-marah kepada sekretaris salah satu menteri. Karena anaknya tidak lulus, deputi yang memiliki wewenang untuk mengumumkan hasil CPNS itu pun tidak segera mengumumkan hasil seleksi. Akibatnya, 100 perserta CPNS lainnya tidak segera mengetahui hasil seleksi mereka," ujar Yuddy Chrisnandi saat ditemui okezone di Solo, Jawa Tengah, belum lama ini.
Yuddy mengimbuhkan, kejadian ini tidak hanya terjadi di tingkat pusat, namun juga di daerah. Dia mensinyalir, penundaan pengumuman dilakukan karena oknum pejabat tersebut masih berupaya mencari celah agar anggota keluarga atau titipan yang dibawanya bisa masuk daftar yang diterima sebagai CPNS.
Meski tidak menampik adanya tendensi orang mencari celah dalam seleksi CPNS ini, Yuddy menjamin aksi kecurangan apa pun tidak akan berhasil. Pasalnya, panselnas sudah memiliki catatan hasil ujian dengan CAT.
"Selain itu, tidak boleh lagi ada ada tes kompetensi bidang, kecuali ada izin dari menteri. Semua kewenangan dalam proses penetapan CPNS itu tiga bulan sudah kami tutup," tuturnya.
Guna mengakhiri berlarut-larutnya proses pengumuman hasil seleksi CPNS, rencananya hari ini Kementerian PAN-RB secara resmi melayangkan surat kepada instansi yang sudah mengambil data kelulusan untuk segera mengumumkan hasilnya kepada masyarakat.
Bila dalam tujuh hari belum juga diumumkan, Kementerian PAN-RB akan kembali mengirim surat kedua dan ketiga. Bila hingga surat ketiga belum juga diumumkan, pihaknya akan menjatuhkan sanksi tegas.
"Mereka ini kan sering berhubungan dengan pusat. Nah, dana alokasi pembangunannya tidak akan kami kasih. Kalau rakyatnya marah karena pembangunannya terhenti, ya suruh marah sama bupatinya yang bandel. Waktu seleksi CPNS saya juga banyak menerima titipan. Itu tidak hanya satu atau dua, tapi ribuan. Bahkan keluarga saya juga banyak, tapi saya tolak semuanya," pungkasnya. [okezone]