Ketua Tim Independen Syafii Maarif meyakini Presiden Joko Widodo tetap tidak akan melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Ia yakin Jokowi akan mengambil keputusan itu meski penetapan tersangka Budi oleh KPK dianggap tidak sah oleh hakim Sarpin Rizaldi.
"Intuisi saya katakan Presiden punya nyali untuk tetap tidak akan melantik," kata Syafii dalam wawancara dengan
Kompas TV, Senin (16/2/2015).
Pria yang akrab disapa Buya itu tetap berpendapat bahwa Jokowi harus membatalkan rencana pelantikan Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Pendapatnya itu sesuai dengan rekomendasi Tim Independen kepada Presiden Jokowi.
Selain Buya, Tim Independen terdiri dari Jimly Asshidiqie, Jenderal (Purn) Sutanto, Komjen (Purn) Oegroseno, Hikmahanto Juwana, Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana Hardjapamekas, serta Bambang Widodo Umar.
Buya meyakini Jokowi akan lebih mementingkan rasa keadilan masyarakat dan berpikir lebih arif serta komprehensif menyikapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu.
"Kriminalisasi KPK sangat jelas, masa itu dibiarkan," kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.
Buya sebelumnya menyebut bahwa Presiden menghubunginya dan menyampaikan tidak akan melantik Budi Gunawan.
Selain berita dari laman Kompas di atas, desakan untuk lantik BG kian tak terbendung. Bahkan PDIP dan Nasdem sebut tidak ada alasan bagi Jokowi untuk tidak lantik Kapolri baru yang bernama Budi Gunawan itu.
Pelantikan BG adalah implikasi hukum dan politik atas putusan hakim Saprin yang menangkan gugatan praperadilan BG. (Baca,
Inilah Implikasi Politik dan Hukum atas kemenangan BG)
Lalu, jika presiden Jokowi masih menunda lagi, maka tidak bisa di sangkal bahwa Jokowi-lah yang memang sengaja ciptakan konflik antara KPK vs Polri demi kepentingan yang lain. Salah satu kepentingan itu adalah perpanjangan kontrak Freeport di Papua. [pkn]