Konflik dua institusi lembaga hukum antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai mengganggu stabilitas politik di tanah air.
Bahkan dampak konflik institusi tersebut berimbas kepada daerah-daerah yang saat ini sedang mengalami perkembangan. Akibatnya, banyak daerah yang saat ini tersendat pertumbuhannya.
Jenggala Center selaku Lembaga Kajian Strategis dan Kebijakan Publik menilai selain mengganggu stabilitas politik, fenomena permasalahan politik saat ini juga mengganggu pembangunan ekonomi.
Kami merasa iklim nasional saat ini justru menghambat pembangunan daerah, kata Ketua Jenggala Center, Iskandar Mandji, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin (2/2/2015).
Menurutnya, banyak pengaduan dari beberapa kepala daerah yang merasa dirugikan karena adanya konflik KPK-Polri ini.
Karena konflik tersebut, pembangunan infrastruktur di daerah jadi terhambat. Jadi mereka yang di daerah itu mengatakan, Kalau mau ribut, ya ribut saja di Jakarta. Tidak usah membuat imbas kepada mereka, tegas Iskandar.
Jenggala Center berpandangan saat ini kekuatan institusi hukum KPK-Polri sedang memamerkan kekuatan masing-masing. Oleh karena itu, ia menuntut, agar Presiden Jokowi segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
Kalau ini tidak bisa diatasi, maka akan menghambat pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara, pungkas Iskandar.
Sementara itu, rekomendasi dari Tim Independen hanya menjadi masukan tanpa ada aksi konkrit Presiden Jokowi. Yang anehnya lagi, Wakil Presiden Jusuf Kalla justru tidak sepakat dengan pernyataan Tim tersebut. Singkatnya, kehadiran Tim yang di ketuai Syafii Maarif itu menjadi masalah baru. (Baca,
5 Rekomendasi Tim Independen kepada Jokowi)
Kalau memang nyata dirasakan, koflik KPK- Polri yang terus terjadi hanya memberikan efek pada lambatnya laju pembangunan. Apakah semua itu harus di teruskan Pak Jokowi? [inl/sal]