Sebelumnya publik sudah tahu, bahwa Komjen Badrodin Haiti di duga sebagai pelanggar HAM berat di Poso, Sulawesi Tenggara. Hal ini di kuatkan dengan pernyataan warga Poso sendiri.
Jodi, warga Muslim Poso melalui pesan singkat kepada
Panjimas.com pada Jum’at (20/2/2015) mengungkapkan bahwa saat Badrodin Haiti menjabat sebagai Kapolda Sulteng telah berlaku diskriminatif terhadap warga Muslim Poso. (Baca,
Warga Poso: Saat Badrodin Haiti Kapolda Sulteng, Muslim Poso Banyak Disiksa & Dibantai)
Rasanya tak cukup sampai disitu, seorang aktivis yang peduli kasus - kasus HAM pun menulis rekam jejak Badrodin di Poso. Atas tulisannya itu, meminta Jokowi - Jusuf Kalla mempertimbangkan kembali pengangkatan Komjen pemilik rekening gendut itu jadi Kapolri. (Baca,
Tolak Badrodin Haiti Pembatai Muslim Poso Jadi Kapolri)
Nah, selain isu HAM di atas, Badrodin pun di nilai tidak layak dari sisi yang berbeda.
Laman Rol mengabarkan, Indonesian Institute for Developmeny and Democracy atau Inded meragukan integritas dan kapasitas Komjen Pol Badrodin Haiti untuk menjadi Kapolri karena beberapa hal.
Peneliti Inded Arif Susanto mengatakan salah satu hal yang diragukan adalah penunjukkan Badroddin Haiti tidak melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menganalisis transaksi keuangannya.
"Kami meragukan integritas dan kapasitasnya hingga beliau mampu membuktikan sebaliknya. PPATK tidak dilibatkan sehingga kekayaan Badrodin tidak terverifikasi asal-usulnya," katanya, Jumat (20/1).
Faktor lainnya, lanjutnya, ketika Badrodin menjabat Plt Kapolri, yang bersangkutan tidak tahu apa yang dilakukan Kepala Bareskrim Mabes Polri.
Dia mencontohkan Badrodin tidak tahu ada upaya pengambilan dokumen KPK yang dilakukan bawahannya.
"Tindakan itu mengarah pada pembangkangan sehingga memungkinkan terjadinya instrumentalisasi Polri," katanya.
Arif menegaskan Presiden Joko Widodo bersama DPR berkewajiban menemukan kapolri yang tingkat integritasnya optimum dan tingkat komprominya minimum.
Dia mengatakan presiden dan DPR juga memiliki kewenangan serta tugas besar untuk membersihkan Kepolisian dari upaya instrumentalisasi.
"Polri harus dikembalikan untuk melayani dan melindungi masyarakat," ujarnya.
Terkait dengan isu rekening gendut mantan Kapolda Sumut itu, yang juga fantastis, silahkan baca:
Gendut Juga Rekening Badrodin