Peneliti Lembaga Pengkajian Teknologi dan Informasi (LPTI) Pelataran Mataram, Husen Asyari, mengatakan persepsi negatif publik di media sosial terkait kinerja pemerintah, mayoritas mengarah ke Presiden Joko Widodo. Ia menilai prestasi dan kinerja kementerian dan presiden kalah pamor karena sejumlah isu politik yang menjadi perhatian masyarakat.
Hasil sigi LPTI Pelataran Mataram menyatakan tren positif Presiden Jokowi mengalami penurunan sekitar 51 persen, atau lebih rendah dibandingkan dengan tren positif kementerian. "Seluruh sorotan publik yang negatif mengarah kepada Presiden Jokowi, sementara isu negatif kementerian tak begitu terangkat," kata Husen saat dihubungi Tempo, Jumat, 6 Maret 2015.
Tren positif di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, misalnya, mencapai 70 persen, Kementerian Dalam Negeri 69 persen, Kementerian Perhubungan sebesar 68 persen, Kementerian Kelautan dan Perikanan 64 persen, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 64 persen. Menurut Husen, citra positif di delapan kementerian tersebut bagus karena sosok-sosok menterinya.
Husen mencontohkan, citra positif Kementerian Kelautan dan Perikanan disebabkan figur Menteri Susi Pudjiastuti. Hal yang sama terjadi pada Anies Baswedan, dan Tjahjo Kumolo. Pamor Tjahjo meningkat setelah pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. "Kinerja kementerian tak banyak disorot publik jadi panggung kementerian lebih mengarah ke menteri," kata Husen.
Husen menilai, publik semakin kritis dalam menyoroti kinerja Presiden Jokowi lewat sepuluh isu utama yang sedang bergulir. Isu yang menjadi sorotan antara lain kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi versus Polri, status hukum Komisaris Jenderal Budi Gunawan, kasus kriminalisasi Abraham Samad, dan konflik Partai Golkar dan kongres nasional Partai Amanat Nasional.
"Masyarakat menilai presiden dan kabinet case by case, bukan general soal komunikasi politiknya," kata Husen. Kemudian, lanjut Husen, netizen atau para pengguna jaringan media sosial, membandingkan kebijakan yang diambil oleh Jokowi dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Isu utama jadi bemper kerja kementerian, lalu semua tuduhan lari ke presiden," demikian
Tempo melaporkan.
Popularitas AhokSementara itu, beberapa waktu lalu ada juga hasil surveei yang menyebutkan popuplaritas Ahok melampuai Jokowi dan KPK.
Seperti dilansir dari laman
Piyungan (1/3), Perselisihan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta terkait anggaran tahun 2015 mengalahkan konflik yang terjadi beberapa waktu lalu antara KPK dan Polri di jagat Twitter.
Analis data Iwan Setyawan dalam akun Twitternya menyebutkan bahwa tanda pagar Save Ahok memiliki 79.467 kicauan, sementara #SaveKPK hanya 56.798 kicauan.
"Baru tahu, #SaveAhok lebih bergaung daripada #SaveKPK selama 30 hari kebelakang! - #SaveAhok : 79,467 tweets - #SaveKPK : 56,798 tweets," tulis pemilik akun @Iwan9S10A ini, Ahad, pukul 12.21WIB.
Sebelumnya, penulis buku 9 Summers 10 Autumns ini juga menuliskan bahwa perbincangan tentang Ahok tersebut telah melejit di Twitter sejak Jumat, 27 Februari 2015.
"Perbicangan ttg Pak Ahok semakin ramai, dan sudah mencapai 73 ribu dalam 24 jam terakhir! #SaveAhok sendiri sudah mencapai 24 ribu!," tulisnya.
Bahkan, dari data hasil analisis Topsy yang ia unggah di akun Twitternya, untuk pertama kalinya perbincangan tentang Guburnur DKI Jakarta mengalahkan presiden Joko Widodo.
"Wah, perbincangan ttg Pak Ahok melejit di Twitter. Bahkan untuk pertama kalinya mengalahkan Pak Jokowi :)," kicaunya.
Menanggapi hal ini, seorang praktisi media sosial Naralendra Andita mengatakan, klaim bahwa tagar #SaveAhok mengungguli #SaveKPK maupun #SaveJokowi jika ditelusuri akan bermuara pada banyaknya akun yang mengicaukan tagar tersebut.
"Masalahnya kini, akun robot (pengicau otomatis) dapat mengirimkan kicauan dengan tagar yang sama misalnya, dan twitter belum memiliki sistem filter yang mampu menyaring kicauan-kicauan dari akun-akun bot tersebut," ujar gadis yang biasa disapa Tata itu.
Meski demikian, Tata tak berai menjamin apakah kicau akun-akun bot yang jumlahnya mencapai ribuan tersebut dibayar oleh pihak tertentu atau tidak.
"Wah gak berani nilai.. ah. Bisa jadi..," tutupnya.