Penyelesaian kisruh antara dua lembaga penegak hukum, Polri dan KPK belum ada ujungnya. Presiden Jokowi hanya meminta publik menunggu dan bersabar. Langkah ini tidak sama, sewaktu Presiden memutuskan menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu, yang terkesan cepat.
Seperti diketahui, konflik Polri-KPK yang melibatkan elit di dua lembaga itu sudah berjalan hampir satu bulan.
"Jokowi sebelumnya mengatakan, bahwa polemik KPK dan Polri akan selesai balik dari kunjugan Asean, namun buktinya nol. Jokowi terkesan lambat, seperti kura-kura. Tidak seperti menaikkan harga BBM, sebaliknya terlalu cepat," sindir dosen ilmu politik UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago (Ipang) kepada redaksi, Kamis (12/2).
Jelas dia, lambatnya Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan atau kebijakan atas kisruh Polri-KPK, akan membuat konsentrasi pemberantasan korupsi terganggu.
"Bukannya diperkuat, ini malah terlihat ada keinginan untuk membubarkan KPK. Ini merupakan sinyal kuning dalam pemberantasan korupsi," tandas Ipang yang juga peneliti politik IndoStrategi ini.
Sebelumnya, politisi Golkar Tantowi Yahya juga pernah menyatakan bahwa Jokowi seperti kebingungan dalam mengambil keputusan terkait kepentingan partai pendukungnya. Ini menandakan label petugas partai masih begitu melekat dalam diri pria ayah tiga orang anak itu. [rmol/pkn]