PDI Perjuangan (PDIP) mengingatkan pentingnya pencitraan kepada media bagi para tokoh yang ada di jajaran kementerian Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi.
Hal itu disampaikan politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari ketika berdiskusi politik, di Jakarta, Rabu (11/2/2015).
Menurutnya, masih banyak kementerian dari Kabinet Kerja yang kurang tersorot kinerjanya karena sedikitnya pemberitaan yang muncul di media.
"Pencitraan harus dilakukan agar perubahan yang terjadi dari hasil kerja keras bisa diapresiasi oleh masyarakat," kata Eva.
Eva mengatakan, beberapa menteri yang sudah bekerja secara maksimal terkadang terlihat tidak ada agenda, padahal sudah banyak perubahan dan perkerjaan yang sudah selesai dikerjakan.
"Saya mengetahui kinerjanya dan sering mengingatkan para teman-teman menteri untuk membentuk tim pemberitaan kepada media, agar bisa diketahui hasilnya oleh masyarakat," tuturnya.
Ia berpendapat, hasil kerja menjadi tidak ada artinya apabila masyarakat tidak mengetahui atas perubahan yang terjadi melalui media.
Salah satu pemberitaan di media merupakan salah satu faktor penilaian kinerja kementerian, sehingga sah-sah saja untuk mengundang teman-teman wartawan.
"Maka memang perlu tim humas yang profesional dalam mengemas pencitraan, asalkan bukan dalam rangka agenda buatan," tuturnya.
Ia menyarankan kepada setiap tokoh menteri agar selalu membuat program yang bisa untuk membantu mepromosikan kementeriannya sendiri.
"Salah satu manfaatnya adalah untuk membantu memperkenalkan fungsi dan tugas dari kementerian sehingga rakyat mengetahui siapa saja menterinya dan apa tugasnya," katanya.
Ke depannya, Eva berharap tidak hanya mengandalkan para PNS yang sudah berumur untuk mencitrakan kinerja dari kementerian, namun juga mempekerjakan para profesional muda yang kreatif agar membantu meningkatkan nama baik setiap lembaga.
"Banyak teman wartawan mengeluhkan beberapa kinerja humas yang kaku dan kurang ramah, sehingga menjadi malas memberitakan agenda dari lembaga tersebut," ujar Eva.
Dari beberapa lembaga survei mengenai pemberitaan lembaga pemerintah atau kementerian bisa menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi tingkat popularitas dari tokoh-tokoh Kabinet Kerja untuk menjadi lebih baik. [tar/inilah]